FONDS (Dana, Persediaan Dana/anggaran)

 FONDS 

(Dana, Persediaan Dana/anggaran)

Pada era menjelang kemerdekaan dan pada masa Revolusi kemerdekaan Fonds adalah salah satu bentuk penggalangan untuk membantu pemerintah pada masa persiapan kemerdekaan dan masa mempertahankan kemerdekaan, yaitu berupa Fonds Perang, Fonds Kemerdekaan,  Fonds Dakota dan Fonds Nasional.

Sejarah penggalangan dana atau Fond pada masyarakat telah lama terjadi sejak masa pendudukan jepang.

Penggalangan dana berupa pengumpulan emas dilakukan para perempuan ketika Jepang kian terdesak dalam Perang Pasifik. Harian Sinar Baroe, 20 Desember 1944, menyiarkan maklumat Jawa Hokokai Fujinkai: “menganjurkan kaum perempuan, khususnya anggota Fujinkai, untuk menunjukan kebaktiannya dengan menyerahkan perhiasannya kepada pemerintah untuk kepentingan peperangan.”

“Anjuran membaktikan barang-barang permata untuk menyokong usaha perang disambut oleh penduduk Jawa dengan cara yang hangat,” tulis Sinar Baroe, 15 Januari 1945.

Pengumpulan dana tersebut dinamakan Fonds Perang, yang diputuskan oleh Chuo Sangi In (Badan Penasihat Pusat), lembaga “perwakilan” Indonesia untuk memberikan saran kepada Jepang; pada 1943. Penggalangan dana Fonds Perang dilakukan mulai dari desa (ku) sampai karesidenan (syu) dengan berbagai cara, seperti dalam peringatan hari besar nasional, pasar malam, atau pertunjukan kesenian.

Fonds Perang kemudian ditambahi kata “Kemerdekaan” setelah Perdana Menteri Koiso mengumumkan janji kemerdekaan kepada Indonesia di depan parlemen Jepang pada 7 September 1944. Seperti dimuat Sinar Baroe, 2 Februari 1945, Fonds Perang dan Kemerdekaan masuk dalam anggaran dasar dan anggaran khusus Jawa Hokokai yang baru. Pasal 24 tentang Fonds Perang dan Kemerdekaan berbunyi: “Dalam Jawa Hokokai diadakan fonds yang maksudnya mengumpulkan uang dan harta benda yang disembahkan oleh penduduk di Jawa atau badan-badan lain untuk menyempurnakan usaha perang ATR (Asia Timur Raya) serta mengokohkan dasar kemerdekaan Indonesia dan yang berusaha mengurus sebaik-baiknya buat menyempurnakan maksud di atas.”

Pada anggaran khusus tentang Fonds Perang dan Kemerdekaan dinyatakan bahwa fonds akan digunakan untuk pembelaan tanah air, menolong dan pendidikan rakyat, serta menambah tenaga perang dan memperkokoh dasar kemerdekaan.

Fonds Kemerdekaan

Setelah Indonesia merdeka, kata “Perang” dihilangkan dan namanya diubah jadi Fonds Kemerdekaan. Mulai 18 Agustus 1945, dr R Soeharto, dokter pribadi Presiden Sukarno, berkantor di Pegangsaan Timur 56 dan diserahi tugas sebagai bendahara kemudian wakil ketua Fonds Kemerdekaan Pusat. Wakil Presiden Mohamad Hatta jadi ketuanya.

“Tugas saya sehari-hari di Pegangsaan Timur 56 mengurus uang yang disumbangkan dan disampaikan untuk Fonds Kemerdekaan Indonesia, terutama melalui Bung Hatta, dan juga mengurus berbagai pengeluaran uang atas perintah Bung Karno atau Bung Hatta,” kata Soeharto dalam memoarnya, Saksi Sejarah.

Pengeluaran itu, kata Soeharto, sebagian besar untuk membekali orang-orang atau rombongan utusan daerah yang hendak kembali ke daerahnya. Fonds Kemerdekaan juga menyediakan modal untuk pembentukan bank pertama yang didirikan dan dimiliki pemerintah Indonesia.

Adalah RM Margono Djojohadikoesoemo yang menggagas pendirian bank pemerintah. Setelah dibicarakan dengan Bung Hatta, pemerintah menerbitkan surat kuasa pada 16 September 1945 yang menunjuk Margono untuk menyiapkan pendirian bank tersebut. Margono membentuk Yayasan Pusat Bank Indonesia (PBI) yang didaftarkan pada Notaris Soerojo di Jakarta pada 9 Oktober 1945. Dia menjabat direktur yayasan dan berkantor di Jalan Menteng Raya 23 Jakarta itu. Modalnya cuma Rp5 ribu, hasil sumbangan rakyat dalam Fonds Kemerdekaan, yang jelas tak mencukupi kebutuhan operasional sebuah bank.

Fonds Kemerdekaan lantas menyumbang sampai modal yayasan menjadi Rp340.000 (uang zaman Jepang). Dalam sebulan dana masyarakat yang terkumpul mencapai Rp31 juta. Pada 5 Juli 1946, Presiden Sukarno mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No 2 tahun 1946 yang mengesahkan berdirinya bank milik pemerintah yang bernama Bank Negara Indonesia.

Fonds Kemerdekaan juga diselenggarakan di daerah-daerah. “Fonds Kemerdekaan merupakan dana lokal yang dibentuk di setiap kabupaten oleh Komite Nasional Indonesia Daerah. Kebanyakan orang-orang Tionghoa dan Arab memberikan sumbangannya untuk memperlihatkan dukungannya kepada kemerdekaan,” tulis Anton Lucas dalam Peristiwa Tiga Daerah.

Menurut Pramoedya Ananta Toer dalam Kronik Revolusi, Fonds Kemerdekaan berjasa besar menyokong perjuangan, terutama di sekitar permulaan masa revolusi di tahun 1945. Bertepatan dengan Hari Kebangkitan Nasional 20 Mei 1948, Fonds Kemerdekaan dilikuidasi dan dibentuk badan serupa bernama Fonds Nasional.

“Kekayaan Fonds Kemerdekaan berjumlah lebih kurang Rp5.000.000 dioperkan kepada badan baru itu, yang juga meneruskan usaha-usaha badan yang lama, di antaranya mengadakan studie-fonds, memberi pertolongan kepada badan-badan sosial dan usaha-usaha nasional lainnya,” tulis Pram.

Pada tanggal 16 Juni 1948, dalam jamuan makan yang digelar Gabungan Saudagar-saudagar di aula Hotel Aceh, Kotaraja, Presiden Sukarno menganjurkan kepada rakyat Aceh agar membantu usaha membuka perhubungan udara. “Di sini saya anjurkan supaya kaum saudagar membeli kapal udara, sebaiknya Dakota… Satu Dakota harganya hanya 25 kilogram emas,” kata Sukarno.

Para saudagar Aceh menyanggupi membeli dua pesawat Dakota. Untuk itu, di seluruh Aceh dibentuk Dakota Fonds untuk menghimpun sumbangan dari masyarakat. “Terdorong oleh kesadaran dan rasa cinta akan kemerdekaan, masyarakat Aceh menyambut hangat pengumpulan dana tersebut, dan sebagian besar mereka dengan ikhlas menyerahkan perhiasan emas dan uang tunainya,” tulis Pramoedya Ananta Toer dkk, dalam Kronik Revolusi Indonesia IV.

Dalam buku yang sama Pram menulis pesawat terbang RI 001 Seulawah itu adalah satu dari dua pesawat hasil  sumbangan rakyat Aceh. Pram menambahkan bahwa, “pesawat yang kedua tidak menjadi kenyataan, sungguhpun dana untuknya telah diserahkan.”

Fonds kemerdekaan dikumpulkan melalui penarikan pada saat pembayaran pajak, undian, sewa dan iuran lainnya, ada yg berbentuk Perangko, Materai, Lotterij, Stempel / cap pada kwitansi, Kupon, tanda penerimaan serta bentuk yang lainnya.

Berikut adalah contoh Bentuk Fonds Kemerdekaan yang ada di Museum Uang Sumatera dan sumber lainnya (minus fonds kemerdekaan bentuk Lottre / Lotterij).

Diambil dari FB Ruswita